Penataan Kota Amburadul

Penataan Kota Amburadul, Warga Rugi

Oleh Neli Triana
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/19/Fokus/3488023.htm

Setiap tahun, Jakarta dihujani bencana. Banjir kini tidak lagi
menggenangi Ibu Kota sekali setahun, tetapi terjadi hingga dua-tiga
kali. Berikutnya, masyarakat dipaksa menuai wabah penyakit, kerugian
ekonomi, dan dampak negatif lainnya.

ata dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) DKI Jakarta menunjukkan,
masyarakat menanggung kerugian akibat banjir sebesar Rp 95 miliar per
hari. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari anggaran penanggulangan banjir
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya Rp 500 miliar per tahun.

Berdasarkan data dari Walhi dan Bapedal DKI Jakarta, dalam beberapa
tahun terakhir, bahkan hingga dua kali setahun, masyarakat harus
bersiap kehilangan akses bekerja, terganggu kesehatan, gangguan
kenyamanan, kerusakan fisik bangunan, dan perbaikan rumah.

Sesuai dengan data yang diperoleh Kompas dari warga yang menjadi
korban banjir awal Februari 2007, sebanyak 370.167 kepala keluarga
yang tinggal di 514 RW di Jakarta harus menanggung kerugian sebesar Rp
92.541.689.017 per hari. Semakin sering banjir datang, angka kerugian
ini dipastikan terus merangkak.

Banjir hanya satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi Jakarta dan
kawasan di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang
disebabkan kerusakan lingkungan. Permasalahan ini menuntut perhatian
penuh, semacam utang yang harus segera dilunasi, kalau tidak bakal
terus berbunga dan makin membengkak kerusakannya ataupun dampaknya.

Kemiskinan

Menurut pengamat perkotaan dari Program Studi Lingkungan Pascasarjana
Universitas Indonesia, Bianpoen, masalah-masalah paling mendesak yang
dihadapi masyarakat serta Pemprov DKI Jakarta adalah kemiskinan,
kesenjangan sosial, banjir, kemacetan lalu lintas, dan sampah.

“Semua masalah tersebut menumpuk bertahun-tahun dan berkembang lebih
buruk jauh dari penyelesaian. Dalam menghadapi masalah tersebut,
kemampuan aparat pemerintah dipastikan belum siap meski perangkat
hukum dan pembiayaan sebenarnya mencukupi,” kata Bianpoen yang hadir
sebagai pembicara dalam diskusi terbatas Kompas, “Mencari
Administrator Ulung untuk Duduk di Merdeka Selatan”, Kamis (12/4).

Saat ini, kerusakan lingkungan parah menjangkiti Jakarta, baik di
darat, sungai, laut, maupun udara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Surjadi
Soedirja dalam diskusi tersebut mengungkapkan, pembangunan Jakarta dan
sekitarnya sejak berpuluh tahun silam selalu amburadul.

Masalah terus dituai, dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun,
Bianpoen menimpali, hingga kini belum ada satu program pun dari
pemimpin DKI sejak tahun 1970-an yang mampu mengurangi beban tersebut,
apalagi menelurkan program rehabilitasi lingkungan yang signifikan.

“Jakarta dialiri 13 sungai yang kondisinya dari waktu ke waktu
memprihatinkan. Banjir yang katanya siklus lima tahunan terbukti makin
besar dan buruk kondisinya. Hal ini karena kita tidak mampu bersahabat
dengan lingkungan. Akibatnya, meski pembangunan dilakukan di
mana-mana, kita masih miskin dan makin terpuruk,” kata Surjadi.

Tak ada kesinambungan

Menurut Surjadi, pada tahun 1990-an awal, daerah resapan atau daerah
hijau di Jakarta dan sekitarnya tinggal 17 persen, padahal secara
teoretis seharusnya mencapai 33 persen. Saat ini diyakini lahan hijau
makin sempit lagi.

Hanya untuk menyelesaikan masalah makin sempitnya lahan hijau, setiap
periode pemerintahan gubernur DKI Jakarta tercacat puluhan miliar
rupiah dana yang dianggarkan, tetapi kenyataannya semua program boleh
dikatakan gagal.

Mantan gubernur ini mengakui kondisi tersebut terjadi karena tidak ada
kesinambungan program antargubernur. Karena itu, kata Surjadi, DKI
memerlukan pemimpin berjiwa besar yang mau dan mampu menghargai
pendahulunya, minimal mengadopsi, meneruskan, serta memperbaiki
program-program yang sebelumnya sehingga ada kesinambungan pembangunan
di Jakarta, khususnya terkait program rehabilitasi lingkungan.

Hingga kini belum ada program Pemprov DKI yang mampu mengatasi banjir,
apalagi mengatasi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir.
Banjir Kanal Barat (BKB), misalnya, adalah produk masa lalu yang
dibuat pada masa penjajahan Belanda untuk mengantisipasi pembukaan
hutan di kawasan Bogor menjadi areal perkebunan teh.

Pada era tahun 2000-an ini, pemerintah bahkan masih jungkir balik
menentukan program penanggulangan yang pas. Terbukti proyek Banjir
Kanal Timur (BKT) yang masih jadi polemik dan diselimuti beragam masalah.

“Yang paling mendasar kesalahannya adalah penataan ruang di DKI dan
sekitarnya. Yang ditangani sampai sekarang itu hanya apa yang terlihat
dari luar saja. Seperti orang sakit panas diberi aspirin, tetapi tidak
dilihat penyebab penyakit itu,” kata Bianpoen.

Bianpoen mencontohkan, menghadapi kemacetan lalu lintas, pemerintah
cenderung mengatasinya dengan pelebaran jalan, jembatan layang dan
jalan bawah tanah, atau juga jalan tol.

Padahal, untuk membangun jalan, jalan tol misalnya, ribuan hektar
lahan hijau harus dipangkas. Daratan ditinggikan agar terhindar
banjir. Padahal, ini berarti mengalihkan banjir ke lokasi lain, dan
ini biasanya cenderung ke kawasan permukiman masyarakat kelas menengah
ke bawah.

Perubahan peruntukan kawasan

Kesalahan fatal lain di Jakarta adalah kekurangan transportasi umum
yang memadai. Ini diatasi dengan penyediaan bus transjakarta dan jalur
khususnya (busway) yang menyita sepertiga hingga separuh badan jalan.
Transportasi umum ini diadopsi dari kota kecil di Amerika Selatan,
Bogota, yang penduduknya hanya 1 juta lebih.

Padahal, dari segi jumlah penduduk, Jakarta setaraf dengan Moskwa,
Paris, Shanghai, Tokyo, dan New York. Di semua kota metropolitan itu,
sejak awal diterapkan sistem transportasi umum berupa mass rapid
transport (MRT), kereta api bawah tanah (subway) dan di atas tanah.

Transjakarta terbukti hanya menambah kemacetan yang memicu
meningkatnya polusi udara, konflik sosial, serta meminta kucuran dana
ratusan miliar rupiah hanya untuk mengangkut segelintir orang
dibandingkan dengan total delapan juta penduduk Jakarta.

Tidak hanya tentang transjakarta dan jalur khususnya, pembangunan yang
tidak ramah lingkungan juga terus dilakukan di Jakarta. Pada tahun
1992-1997, Pemprov Jakarta berhasil menanam 4.800.000 pohon, tetapi
semua itu kini tergerus.

Kawasan Kelapa Gading yang dahulu berupa rawa-rawa dan berstatus
sebagai daerah tangkapan air justru disulap menjadi kawasan permukiman
serta perbelanjaan mewah. Di Cibubur kasus serupa terjadi, yaitu
adanya Cibubur Junction, dan di daerah Serpong dengan adanya Serpong
Junction.

Kawasan yang seharusnya menjadi tampungan air dan mengayomi masyarakat
Jakarta dari kekurangan air bersih serta menjadi daerah hijau pendaur
ulang polusi udara ironisnya kini menjadi kubangan besar di kala musim
hujan. Warga pun mengungsi di bangunan-bangunan mewah di kawasan
tersebut yang telah ditinggikan hingga lima meter.

Pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan dan masyarakat
tercermin pula dalam program pembangunan 1.000 rumah susun.

Beberapa lokasi proyek, studi ketersediaan air, transportasi, serta
fasilitas umum bagi ribuan orang yang bakal tinggal dalam rusun atau
apartemen hanya dibuat ala kadarnya. Dikhawatirkan, ketika sudah
menjadi hunian, rusun yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke
bawah itu justru memicu permasalahan atau tragedi kemanusiaan.

Tidak heran jika semakin hari semakin banyak kasus kriminalitas di DKI
Jakarta. Namun, jika dicermati, kriminalitas sebagian besar justru
tidak terjadi di perkampungan kumuh, tetapi di daerah-daerah kaya yang
menandai kejahatan hampir semuanya bermotif ekonomi. Kemiskinan dan
kesenjangan sosial adalah pemicunya.

Jadi, kalau berniat mengatasi tingginya kriminalitas dan kemiskinan
bukan menambah atau mencetak polisi-polisi baru atau bahkan membentuk
satuan tugas pengamanan baru yang justru seakan menjadi pelegalan para
preman. Kriminalitas dan kemiskinan bukan diatasi dengan penggusuran.